Implementasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Berbasis e-Government di Dinas Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya

Abstract

Pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyongsong kinerja pegawai secara efektif dan efisien atau biasa disebut dengan e-Government.  Berbagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi dan informasi agar dapat membantu kinerja pegawai salah satunya adalah menciptakan aplikasi e-ABK. Aplikasi e-ABK berbasis elektronik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja.  Aplikasi e-ABK merupakan bentuk upaya dari Bagian Organisasi Kota Surabaya dalam melaksanakan analisis beban kerja dan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surabaya secara efesien. Aplikasi e-ABK dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah di Kota Surabaya salah satunya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Menggunakan teori George C.Edward III dengan 4 indikator didalamnya komunikasi, Sumber daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi serta didukung dengan metode wawancara dan observasi sehingga dapat mengkonsepkan permasalahan utama yang terjadi dalam implementasi e-ABK di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya adalah minimnya pengetahuan terkait tata cara penggunaan aplikasi e-ABK.