Konsep Pemidanaan dalam Hukum Lingkungan di Indonesia dan Peranan TNI dalam Penegakannya

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus pencemaran perairan dan illegal logging yang merusak ekosistem. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, implementasinya masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan rendahnya efek jera bagi pelaku. Dalam peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penting, terutama dalam mendukung operasi pengawasan dan penindakan kejahatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemidanaan dalam hukum lingkungan serta mengevaluasi peran TNI dalam penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, dokumentasi, dan observasi lapangan di beberapa lokasi terdampak pencemaran dan eksploitasi hutan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan masih belum efektif dalam memberikan efek jera, terlihat dari masih maraknya pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam ilegal. Keterlibatan TNI dalam beberapa kasus, seperti patroli dan operasi gabungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kepolisian, membantu mempercepat proses penindakan. Namun, koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat agar tindakan hukum lebih efektif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan optimalisasi peran TNI diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.