Perlindungan Hukum Pekerja dengan Tuberkulosis di Perusahaan: Analisis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Abstract

Tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di lingkungan kerja. Pekerja yang terdiagnosis TB menghadapi beban ganda, yaitu persoalan medis dan potensi diskriminasi di perusahaan. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penderita TB serta tanggung jawab yuridis perusahaan dalam menjamin hak-hak mereka sesuai regulasi ketenagakerjaan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris terbatas melalui studi literatur dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pekerja dengan TB memiliki hak atas perlindungan kesehatan, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak mempertahankan pekerjaan selama masa pengobatan. Perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja sehat, akses layanan kesehatan, dan penyesuaian kerja sesuai rekomendasi medis. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif, gugatan perdata, hingga pidana. Hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum adalah stigma sosial, keterbatasan fasilitas kesehatan kerja, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan literasi kesehatan di perusahaan, serta kerja sama lintas sektor. Perlindungan hukum bagi pekerja TB bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga strategi penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan kesehatan publik.