Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat melalui Digitalisasi Administrasi dalam Pengelolaan Pelayanan Public: Implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik harus berlandaskan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, proses penyerapan aspirasi masih terkendala birokrasi yang panjang, sistem manual yang tidak efisien, serta rendahnya responsivitas lembaga publik (Sukmadinata, 2019). Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi administrasi menjadi solusi strategis. Konsep e-Governance menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik (United Nations Development Programme, 2002). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan digitalisasi administrasi dalam mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat, serta implikasinya terhadap prinsip pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dianalisis menggunakan model interaktif Miles B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2014). Hasil penelitian menunjukkan digitalisasi mempercepat penyampaian aspirasi, mendokumentasikan proses secara transparan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Digitalisasi juga memperluas partisipasi publik karena memungkinkan penyampaian aspirasi tanpa batasan waktu dan lokasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Indrajit, 2020). Kesimpulannya, digitalisasi administrasi berpotensi memperkuat prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik DPRD, namun memerlukan dukungan kebijakan strategis dan penguatan kapasitas agar berjalan optimal dan berkelanjutan.