Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen, DPR memiliki posisi yang lemah dan berada di bawah dominasi kekuasaan eksekutif, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara efektif. Melalui empat kali amandemen konstitusi (1999–2002), terjadi perubahan fundamental yang menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif sejajar dengan Presiden, dengan tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedudukan DPR telah mengalami penguatan signifikan melalui pengaturan dalam Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945 hasil amandemen. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, efektivitas pelaksanaan fungsi DPR masih dipengaruhi oleh dinamika politik, sistem kepartaian, serta lemahnya integritas dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, reformasi sistem kepartaian, peningkatan transparansi, serta penegakan etika politik untuk mewujudkan DPR yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.