Implementasi Sila Kedua Pancasila di Mahad Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dan Siyasah Dusturiyah
DOI:
https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6009Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi sila ke dua Pancasila di Ma’had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 dan Siyasah Dusturiyah. Penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003, buku Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas teori dan praktek Hukum Tata Negara di Indonesia Karya Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M..H, dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi Karya Drs. Ch. Robin Simanullang dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya. Implementasi Sila kedua Pancasila di Ma’had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menekankan pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program layanan masyarakat yang mengajarkan Santri tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, Santri diajarkan untuk menghargai pendapat satu sama lain, dan musyawarah menjadi metode utama dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan suasana di mana semua suara didengar dan dipertimbangkan, mengajarkan santri tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif dalam komunitas. Implementasi Sila kedua Pancasila di Ma’had Al-Zaytun melalui pendekatan Siyasah Dusturiyah., setiap santri, guru, eksponen, karyawan, dan civitas apapun dapat hidup berdampingan tanpa membedakan ras, suku, dan kedudukan. Semua orang dapat hidup bersama dengan saling menghormati sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.