Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD

Abstract

Makalah ini membahas mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta kajian terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan KPU dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU yang mengatur tahapan verifikasi. Tantangan yang dihadapi KPU mencakup kendala administratif, kurangnya pemahaman dari calon tentang persyaratan, serta pengaruh politisasi dalam proses verifikasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan agar KPU meningkatkan sosialisasi dan memperkuat sistem pengawasan internal. Dampak dari pelaksanaan verifikasi ini terhadap kualitas demokrasi terlihat pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan publik sepenuhnya terhadap proses verifikasi. Kesimpulannya, kewenangan KPU dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan proses yang lebih efisien dan transparan.