Analisis Yuridis terhadap Peran TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut Guna Mencegah Kejahatan Penyeludupan Narkotika di Wilayah Kerja Kodaeral IV Batam

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di laut menurut hukum nasional dan internasional, bentuk koordinasi TNI AL dan lembaga penegak hukum lainnya serta proses judicial review untuk memberikan kewenangan kepada perwira penyidik TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan TNI AL menurut hukum internasional dari ketentuan UNCLOS telah memberikan legitimasi dan memperkuat legalitas operasi bagi TNI AL, sedangkan menurut hukum nasional ditemukan tumpang tindih regulasi dari UU TNI, UU Kelautan, UU Narkotika dan KUHAP yang menyebabkan ketidakpastianhukum bagi kewenangan TNI AL. Bentuk koordinasi TNI AL dan lembaga penegak hukum lainnya menunjukkan TNI AL hanya berperan pada tahap interdiksi awal, penangkapan, dan pengamanan barang bukti sesuai dengan UU Narkotika namun masih terdapat permasalahan chain of custody barang bukti dan kelemahan harmonisasi peraturan yang belum mengakui TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkotika. Proses judicial review untuk memberikan kewenangan kepada perwira TNI AL sebagai penyidik tindak pidana narkotika menimbulkan dampak yuridis dari kewengan TNI AL melakukan penangkapan, pemeriksaan awal dan penyitaan barang bukti secara sah sesuai KUHAP, proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penyidik pro-yustisia BNN atau Polri menjadi lebih terstruktur dan akuntabel.